Haruskah sistem pemerintahan indonesia di ubah?
Setiap negara mempunyai sistem pemerintahan untuk menjalankan kehidupan negara. Sistem pemerintahan adalah cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkitan dengan pemerintah guna menjaga kestabilan negara. Didunia ini, beberapa sistem pemerintahan yang diterapakan antara lain sistem pemerintahan parlemen, presidensial, dan refendum. Sistem pemerintahan yang paling banyak di terapapkan beberapa negara ialah sistem pemerintahan presisdensial.
Indonesia salahsatunya, Indonesia menerapakan sistem pemerintahan Presidensial. Dimana negara dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh rakyat dengan masa jabatan 5 tahun. Sistem pemerintahan Presidensial menganut aturan para menteri merupakan pembantu presiden yang diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab juga kepada presiden.
pemerintah mempunyai visi untuk mensejahterakan rakyat. Namun jika kita menengok sekarang ini apakah indonesia sudah sejahtatera?. Tentu belum. Angka kemiskinan di indonesia masih tiinggi, tingkat pendidikan masih lemah. Tentu hal itu jauh dari kata kesejateraan. Lantas apa yang salah dari sistem pemerintahan ini? Mengapa indonesia belum sejahtera selama lebih dari 70 tahun sejak indonesia merdeka.
Ditinjau dari sistem pemerintahan presidensial menganut asas demokrasi . jadi setiap setiap masyarakat bebas mengemukakan pendapatnya. Namun sayangya, walaupun negara ini negara demokrasi, namun pemerintah seakan-akan tutup telinga dengan anspirasi yang di kemukakan oleh rakyat. Sehingga masyarakat mulai berdisifat apatis pada pemerintah.
Jadi, bukan sistem pemerintahan kitalah yang harus diganti namun aparat negara lah yang menghianati kepercayaan rakyat dan mementigkan dirinya sendiri. Sistem pemerintahan indonesia sudah sagat baik ialah sistem pemeerintahan presidensial yang menganut asas demokrasi pancasila walaupun sistem ini mempunyai kekurangan tersendiri yaitu Kekuasaan eksekutif (presiden) diluar pengawasan langsung badan legislatif sehingga sangat memungkinkan dapat menciptakan kekuasaan yang mutlak pada eksekutif. Namun itu tidak menjadi masalah apabila pemerintah menjaga amanat dan kepercayaan rakyatnya.
Seperti yang dikatakan presiden jokowi, perlu adanya revolusi mental dimana pejabat birokrasi negara harus mengubah mindset mereka yang mana kebijakan tidak merugikan rakyat. Para pemimpin indonesia yang harus di perbaiki. Setelah pemimpin itu sudah baik dan dapat melayani masyarakat dengan baik barulah rakyat yang harus diperbaiki agar rakyat dapat berpikir kreatif dan mengikuti kebijakan pemeritah dengan baik. ketika semua itu terwujud dimana pemerintah dan rakyat mempunyai korelasi yang baik, mungkin akan tercapai yang dinamakan kesejateraan.
Moh uswang
B 501 15 090
Tidak ada komentar:
Posting Komentar